Selasa, 12 Oktober 2010

Gerak Cepat Atasi Gelombang PHK

Pemerintah akan mengatasi gelombang pemutusan hubungan kerja dgn segera menjalankan proyek-proyek infrastruktur. Pemerintah berharap, dgn angka stimulus fiskal yg signifikan dan dipercepat pelaksanaannya, gelombang PHK bisa diredam.
Demikian disampaikan Wapres Jusuf Kalla, Jumat (6/3) di Istana Wapres, Jakarta. "Memang ada PHK. Akan tetapi, dgn proyek baru dari stimulus fiskal dgn angka yg signifikan, seperti utk proyek infrastruktur yg akan dipercepat pelaksanaannya serta pemberian fasilitas pajak, mudah-mudahan itu dpt menyerap banyak tenaga kerja yg di PHK," ujar Wapres Kalla.
Wapres menanggapi dampak krisis ekonomi global yg sdh sampai ke Indonesia. Data dari Depnakertrans menunjukan, sampai tanggal 27 Februari, sebanyak 37.095 buruh terkena PHK akibat kolapsnya sejumlah industri. Ini belum termasuk 16.000 buruh yg dirumahkan karena pabrik tdk lagi optimal dalam produksi (kompas, 6/3).
Menurut Wapres, melalui stimulus fiskal di berbagai proyek pembangunan, seperti infrastruktur jalan tol, bandar udara, pelabuhan, proyek listrik 10.000 MW tahap I dan II, 10 juta sambungan air bersih, dan penngkatan ekspor, hal itu dpt menyerap kembali sekitar 38.000 tenaga kerja yg sebelumnya terkena PHK.

Saat ditanya sampai berapa perkiraan tenaga kerja yg bisa diserap, Wapres Kalla menjawab, hal tsb hanya soal waktu. Kalau dihitung dgn stimulus fiskal secara keseluruhan, saya kira bisa mengimbangi gelombang PHK yg terjadi sampai 38.000 orang,“ ujarnya.



Di Tampung di BLK
Di tempat terpisah, Menakertrans Erman Suparno menjelaskan, sebanyak 600 ribu TKI yg terkena PHK di luar negri akan ditampung pada program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) di 200 kabupaten. Mereka diharapkan mendapatkan ketrampilan baru yg akan menjadi bahan utk mencari pekerjaan pengganti di dalam negri.

Menurut Herman, total lapangan kerja yg akan tercipta akibat pencairan stimulus fiscal masih diperhitungkan oleh departemen masing-masing karena terjadi berkali-kali perubahan data. Namun, khusus utk Depnakertrans jumlah penyerapannya sebanyak 600 ribu orang, yg semuanya adalah TKI yg dididik di BLK yg ada di 33 provinsi.
Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan anggaran stimulus sebesar Rp.6,6 Triliun itu diharapkan menciptakan lapangan kerja baru utk 500 ribu orang.
Proyek yg kami prioritaskan adalah rehabilitasi kerusakan-kerusakan akibat banjir pada banjir yg lalu, seperti di sekitar Bengawan Solo (Rp.300 miliar) dan provinsi lain. Kebanyakan akan digunakan utk membangun tanggul yg rusak karena banjir. Itu kontraknya sdh ada, jadi kami tinggal membayarnya saja," kata Djoko.
Anggaran stimulus fiskal utk infrastruktur mulai disalurkan setelah 18 Maret 2009. Oleh karena itu, 11 departemen dan kementrian non departemen penerima stimulus fiskal infrastruktur harus menetapkan detail proyek-proyeknya maksimal pd 11 Maret 2009. "Kementrian dan lembaga harus menyelesaikan RKA (rencana kerja anggaran) maksimal 11 Maret. Setelah itu, departemen Keuangan akan menyelesaikan penyusunan DIPA (daftar Isian pelaksanaan anggaran) maksimal 18 Maret 2009," ujar Sri Mulyani.
Di Bawen, Jawa Tengah, Koordinator Tim AAPI (Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia) Jateng Agung Wahono mengingatkan, gelombang PHK saat ini masih merupakan badai awal dari gelombang lebih besar yg diperkirakan berlangsung akhir semester I-2009. sayangnya hampir semua pemerintah di kabupaten dan kota Jateng belum mempunyai program jaring pengaman PHK yg riil.


Masih Separuhnya
Agung Wahono mengatakan, gelombang PHK di Jateng saat ini mencapai 5.000 pekerja, masih separuh dari angka yg direncanakan perusahaan sekitar 10.000 orang. "Ada 15 perusahaan orientasi ekspor yg sdh konsultasi dan mereka mulai merealisasikan PHK bertahap mulai awal tahun ini. Puncaknya antara April dan Juni apabila belum ada sinyal positif dari pasar," katanya.
Di kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, dari catatan Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Keluarga Berencana (Disnakersos KB) Sleman, jumlah perusahaan yg melakukan PHK hingga saat ini tercatat sebanyak 37. Adapun jumlah tenaga kerja yg terkena PHK mencapai 533 orang.
"Untuk periode Januari sampai Maret ini, tercatat 15 PHK yg dilakukan lima perusahaan," ujar Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakersos KB Sleman Basuki.
Ia menambahkan, dampak krisis juga membuat delapan perusahaan mengajukan penundaan pembayaran upah minimum provinsi pd 2008, atau lebih banyak dari tahun 2007 yg hanya dua perusahaan.[-O-]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar